Ruang Diskusi Pesantren
Kamis, 27 April 2017
Pukul 08.30-12.00 WIB.

Musyawarah Keagamaan adalah sebuah forum terbatas untuk pengambilan sikap keagamaan Ulama Perempuan yg berlangsung selama Kongres. Persoalan yg dimusyawarahkan berasal dari masyarakat. Berdasarkan permasalahan yang diterima oleh tiga lembaga penyelenggara melalui berbagai forum, maka diprioritaskanlah 3 permasalah yang akan dibawa dalam Musyawarah keagamaan kali ini, yaitu kekerasan seksual, perkawinan anak, dan perusakan alam dalam konteks ketimpangan sosial.

Peserta Musyawarah akan membahas permasalahan-permasalahan tersebut di atas dalam tiga dimensi perempuan, yaitu sebagai individu, sebagai umat Islam, dan sebagai warga negara. Karenanya hasil musyawarah mempertimbangkan petunjuk dari Nash Al-Quran dan hadis, aqwal ulama, dan konstitusi negara. Hasil dari Musyawarah ini akan disusun berdasarkan struktur sebagai berikut:

  1. Tashawwur (gambaran masalah)
  2. Adillah (dalil-dalil agama)
  3. Istidlal (Analisis)
  4. Jawab/Hasil
  5. Tazkiyah (Rekomendasi)
  6. Maraji’ (Daftar Literatur)
  7. Bayan (Penjelasan) hanya jika diperlukan
  8. Kutipan langsung yg dipandang penting.

Pimpinan yang akan bertanggung-jawab Musyawarah akan dibagi dalam tiga kelas:

  1. Musyawarah Keagamaan tentang Kekerasan Seksual, akan dikelola oleh: Afwah Mumtazah, Ninik Rahayu, Imam Nakhoi, Umdah El Baroroh, Ruqayyah Maksum, dan Neng Hanna. (Bertempat di Masjid Lantai 2).
  2. Musyawarah Keagamaan tentang Perkawinan Anak akan dikelola oleh Maria Ulfah Anshor, Mariam Abdullah, Emma Marhumah, Rita Pranawati, Mukti Ali, dan Yuli Muthmainnah. (Bertempat di Maqbarah Lantai 2).
  3. Musyawarah Keagamaan tentang Kerusakan Alam dalam Konteks Ketimpangan Sosial akan dikelola oleh Neng Dara Affiah, Atiyatul Ulya, Khotimatul Husna, Helmi Ali, Marzuki Wahid, dan Alai Nadjib. (Bertempat di Masjid Lantai 1).

Penanggung Jawab: Nur Rofi’ah

Adapun deskripsi persoalan (tashawur) dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ke dalam Musyawarah adalah sebagai berikut:

I. KEKERASAN SEKSUAL

Tashawwur (Deskripsi)

Sepanjang 2001-2011 rata-rata setiap dua jam, ada tiga perempuan menjadi korban kekerasan seksual yang berarti ada 35 perempuan yang menjadi korban kekerasan setiap harinya (Komnas Perempuan, 2012). Sementara itu satu dari tiga perempuan usia antara 15 dan 64 tahun di Indonesia mengalami kekerasaan oleh pasangan dan selain pasangan selama hidup mereka. Sekitar 2 dari 11 perempuan yang pernah/sedang menikah mengalami kekerasan fisik dan/atau kekekerasan seksual oleh pasangannya selama hidup mereka. Sekitar 1 dari 4 perempuan mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh selain pasangan selama hidup mereka. (Data Statistik BPS-SPHPN, 2016).

Bentuk kekerasan seksual yang mereka alami sangat beragam, mulai dari perkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, penyiksaan seksual, perbudakan seksual, intimidasi seksual, prostitusi paksa, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan perkawinan, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, pemaksaan alat konstrasepsi dan sterilisasi. Dalam kasus perkosaan, tidak sedikit korban malah dianggap melakukan zina saat tidak dapat membuktikan unsur pemaksaan hubungan seksual tersebut. Korban perkosaan bahkan ada yang dinikahkan dengan pelaku, dikeluarkan dari sekolah, dikucilkan, diusir, dan diminta taubat karena dianggap berdosa. Korban juga sering kali disalahkan karena dituduh menggoda dan menjadi penyebab terjadinya perkosaan.

Kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan ini telah berdampak pada ketidakstabilan perempuan, baik secara fisik maupun mental dalam berbagai aspek, seperti: (1) kesehatan, baik fisik seperti luka ringan, luka berat, kehamilan, pengguguran kandungan, pembuhunan anak, dan kematian baik dibunuh ataupun bunuh diri karena frustasi dan depresi; maupun psikis seperti depresi, ketakutan, dan trauma; maupun seksual seperti rusaknya organ seksual, tidak berfungsinya organ seksual dan penyakit menular seksual, dan pelacuran diri; (2) pendidikan (kehilangan kesempatan melanjutkan sekolah); (3) ekonomi (kehilangan pekerjaan dan kehilangan mata pencaharian); (4) sosial (dikucilkan masyarakat sekitar, mendapatkan pelabelan buruk (stigma) dan diusir. Keluarga juga cenderung menyalahkan dan tidak mendukung pemulihan korban; (5) kriminalisasi, yaitu korban perkosaan bahkan bisa menjadi korban hukuman cambuk jika pemerkosa bersumpah bahwa ia tidak melakukan perkosaan.

Dalam kondisi tersebut, Negara kadang melakukan diskriminasi terhadap korban yang melapor. Bahkan pelaku kekerasan seksual adalah aparatus Negara sendiri sehingga kasus lebih sulit diproses. Data dari penyedia layanan menunjukkan bahwa 85% perempuan korban kekerasan yang mengakses lembaga penyedia layanan mengalami diskriminasi. Misalnya, polisi yang meragukan kebenaran laporan korban atau menunda laporan tersebut tanpa kejelasan tindak lanjutnya. Bentuk diskriminasi lain yang dilakukan oleh Negara adalah pembebanan korban terhadap pembuktian kasus, tidak adanya sistem jaminan keamanan yang baik untuk menghindarkan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, terbatasnya akses Rumah Aman, dan terbatasnya tenaga psikiater. Keterbatasan-keterbatasan infrasturuktur dan sistem ini menyebabkan korban kekerasan seksual justru seringkali dikucilkan di masyarakat.

Pertanyaan:

  1. Apa hukum kekerasan seksual?
  2. Apakah perkosaan sama dengan perzinahan, baik dari aspek definisi, hukuman, maupun pembuktian?
  3. Bagaimana pandangan Islam dalam menghadapi aparatur negara dan pihak-pihak yang berkewajiban melindungi korban kekerasan seksual, namun tidak menjalankan kewajibannya, bahkan menjadi pelaku? Apakah Islam mengenal konsep pemberatan hukuman terhadap pelaku seperti itu?

II. PERNIKAHAN ANAK

Tashawwur (Deskripsi)

Prinsip yang paling mendasar dalam pernikahan adalah kesepakatan dan kesukarelaan (al-ittifaq wat-taradli) sehingga tidak boleh ada paksaan. Praktik pemaksaan pernikahan banyak terjadi dalam pernikahan yang berlangsung ketika pasangan masih di bawah umur atau pernikahan anak. Data BPS Juli 2016 mengungkapkan bahwa satu dari empat perempuan Indonesia menikah sebelum mencapai usia 18 tahun. Di daerah dengan kerusakan lingkungan parah akibat perubahan fungsi dan kepemilikan lahan, jumlah pernikahan anak lebih tinggi. Indonesia adalah satu di antara tujuh negara dengan jumlah absolut tertinggi pernikahan anak, dan menempati peringkat kedua tertinggi jumlah kasus pernikahan anak di ASEAN.

Praktik pernikahan anak ditemukan di manapun di seluruh Indonesia. Dari sepuluh provinsi tertinggi, pernikahan anak dilakukan lebih dari 30% dari semua pernikahan. Sulawesi Barat, Kalimantan Tengah dan Sulawesi Tengah  serta beberapa daerah di Jawa Timur masing-masing menyumbang 37,3%, 36,7%, 34,4%, 32% yakni di atas rata-rata nasional, yaitu 24%. Laporan tersebut juga mengungkapkan bahwa separuh dari  praktik pernikahan anak lebih tinggi terjadi di pedesaan (29,6%) dibandingkan dengan wilayah perkotaan (19,1%). Antara tahun 2008 dan 2012, pernikahan anak berusia 16 dan 17 tahun naik terus, meskipun pernikahan sebelum usia 16 tahun menurun.

Dari riset yang dilakukan, faktor-faktor yang menjadi penyebab langsung pernikahan anak adalah Kehamilan Tak Diinginkan (KTD), perjodohan paksa, dan putus sekolah karena mengambil alih pekerjaan rumah tangga, atau karena keterbatasan biaya. Pernikahan anak juga terjadi karena orang tua menghendaki anaknya segera mandiri secara ekonomi, seksualitasnya dipandang membahayakan sehingga seksualitasnya perlu terkontrol, atau karena menjadi korban kekerasan seksual sehingga solusinya adalah dinikahkan.

Alih-alih memetik kemaslahatan, pernikahan anak terbukti menimbulkan banyak madlarat atau dampak negatif, baik kepada anak perempuan yang dinikahkan, lelaki yang menikahi, maupun kepada anak-anak yang dilahirkannya. Kemudlaratan itu bertingkat-tingkat dan terjalin berkelindang dengan aspek-aspek lain yang pada akhirnya berpengaruh kepada kualitas mereka sebagai manusia yang mengemban amanat Allah SWT dan Rasul-Nya.

Pada bidang kesehatan, pernikahan anak secara signifikan menyumbang naiknya angka kematian ibu (AKI) saat melahirkan dan nifas, angka kematian bayi baru lahir, anemia pada ibu saat hamil, kekurangan gizi pada ibu hamil karena masih tumbuh kembang sehingga terjadi perebutan gizi antara ibu dan anak yang dikandungnya atau disusuinya, bayi mengalami difabilitas akibat gagal tumbuh kembang pada saat dalam kandungan atau gagal kelahiran karena ketidaksiapan organ reproduksinya.

Dalam konteks pendidikan, sebagian besar anak perempuan yang telah menikah tidak melanjutkan pendidikan, terlebih mereka yang langsung hamil karena harus melahirkan, menyusui, dan mengasuhnya. Pada aspek sosial, pernikahan anak sangat rentan memunculkan perceraian. Di atas 50% pernikahan anak berakhir dengan perceraian sebelum menginjak setahun usia nikah, juga rentan terjadi KDRT, dan pemaksaan hubungan seksual. Dalam usia masih anak-anak, mereka dipaksa keadaan menjadi dewasa dengan kemampuan pengasuhan yang sangat terbatas.

Pada aspek politik, pernikahan anak pada dasarnya telah merampas hak anak untuk tumbuh kembang secara wajar. Mereka harus terbebas dari kesakitan, bebas dari beban yang sanggup ditanggungnya sebagai anak, dan bebas untuk menentukan pilihan hidupnya yang lebih baik. Pernikahan anak yang dipaksakan menghilangkan hak politik anak yang paling dasar, yaitu untuk didengar pendapatnya. Sementara pada aspek ekonomi, karena tak memiliki keterampilan akibat rendahnya pendidikan, lapangan pekerjaan menjadi terbatas untuknya sehingga menjadi miskin, tergantung kepada pihak lain (suami, keluarga suami, keluarga sendiri) yang memicu kekerasan, baik secara ekonomi,  mental, fisik, maupun seksual.

Menurut UU Nomor 35 Tahun 2014 jo. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, praktik pernikahan anak dengan segala dampak yang ditimbulkan dipandang melanggar hak-hak anak. UU Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1). UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orangtua (Pasal 6 ayat 2), perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun (Pasal 7 Ayat 1, dan dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat diminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita (Pasal 7 ayat 2). Pasal 7 ayat (1) dan (2) ini membuka celah legitimasi yuridis bagi para pihak, baik orang tua, KUA, maupun Pengadilan Agama, untuk melangsungkan pernikahan anak.

Pertanyaan:

  1. Bagaimana hukum mencegah pernikahan anak yang menimbulkan kemudlaratan dalam konteks perwujudkan kemaslahatan keluarga sakinah?
  2. Siapakah pihak-pihak yang mempunyai tanggungjawab untuk melakukan pencegahan perkawinan anak yang demikian?
  3. Apa yang bisa dilakukan pada anak yang mengalami pernikahan demikian sebagai bentuk perlindungan?

III. PERUSAKAN ALAM DALAM KONTEKS KETIMPANGAN SOSIAL

Tashawwur

Bencana berkaitan perusakan alam terus meningkat, seperti tanah longsor, banjir, kekeringan, dan meledaknya hama tanaman, yang mengancam masyarakat dan keberlangsungan kehidupan. Kekeringan telah melanda 16 provinsi di Indonesia, meliputi 102 kabupaten-kota dan 721 kecamatan, berdampak pada 111 ribu hektare lahan pertanian dan diperkirakan makin meluas (BNPB, 2015). Selain kekeringan, pencemaran air terjadi tanpa kendali, seperti sungai Citarum di Jawa Barat yang masuk dalam daftar 10 tempat paling tercemar di dunia. Hutan Indonesia yang merupakan hutan hujan tropis terbesar ketiga di dunia juga terus menerus mengalami alih kepemilikan dan alih fungsi. Angka deforestasi rata-rata per tahun sepanjang 1980-2013mencapai angka 1,1- 2 juta hektar (FWI, 2015). Pada 2000 dan 2012, Indonesia bahkan menjadi Negara dengan deforestasi tertinggi di dunia.

Perusakan alam terjadi karena kawasan hutan diperlakukan sebagai komoditas dagang melalui pemberian konsesi kepada industri skala besar kehutanan, perkebunan, pertambangan serta manufaktur. Sekitar 67% dari 39 juta area pertambangan ada di kawasan hutan, dan 6,3 juta ha di antaranya dalam kawasan hutan lindung & konservasi. Buruknya pengelolaan hutan ini telah memiskinan warga sekitar hutan. Sekitar 66,34% penduduk tergolong miskin, yang mencapai 12 juta jiwa tinggal di pinggiran hutan. separuh dari jumlah itu adalah perempuan dan anak perempuan (KLHK, 2015).

Dalam struktur relasi sosial yang timpang antara kelompok masyarakat, juga lelaki dan perempuan, setiap bentuk kerusakan lingkungan memberikan implikasi berbeda. Studi dampak kerusakan lingkungan menunjukkan setiap terjadi kerusakan sumber air maka akan menambah beban kerja perempuan 6-8 Kali lipat dibanding lelaki. Tambahan beban kerja dalam mencari air, rumput, dan sumber penghidupan lainnya menyebabkan anak perempuan kehilangan kesempatan bersekolah, mengalami gangguan kesehatan reproduksi, dan meningkatkan tingkat kematian ibu melahirkan dan bayi.

Pemberian konsesi yang kemudian melakukan perusakan alam mengakibatkan munculnya konflik agraria. Warga suku asli tersingkir makin jauh atau tinggal di wilayah-wilayah tanpa hutan. Mereka seketika kehilangan akses, kontrol atas sumber ekonomi mereka, dan kehilangan pula hak berpartipasi mereka ketika hutan telah berubah menjadi industri tanaman dan hutan monokultur atau industri ekstraktif yang secara sistematik menyingkirkan peran dan posisi perempuan. Dalam setiap konflik agraria akan selalu memunculkan kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik oleh pasangannya atau oleh para pihak yang berkonflik, dan kekerasan yang paling mengancam dan menjadi terror bagi warga adalah kekerasan seksual. Sedikitnya terjadi 450 konflik agraria sepanjang 2016 meliputi luasan 1.265.027 ha dan melibatkan 86.745 keluarga. Naik 2 kali lipat dibanding 2015. (KPA, 2017, Komnas Perempuan, 2005).

Alih fungsi lahan yang luar biasa masif mengakibatkan petani makin terhimpit. Padahal dunia pertanian tradisional sebagian besar dikelola bersama oleh lelaki dan perempuan, atau dalam segmen-segmen tertentu hanya oleh perempuan saja. Sepanjang 2003-2013, sekitar 5,01 juta rumah tangga petani beralih ke profesi lain, yaitu lelaki menjadi buruh atau kuli di kota besar sedangkan perempuan muda merantau tanpa bekal keterampilan memadai sehingga menjadi pekerja dengan upah paling rendah dan paling rentan (Tania Lee, 2010). Hal ini terjadi bersamaan dengan alih fungsi lahan pertanian ke peruntukan lain yag mencapai 0,25 hektar per menit (BPS, 2014). Di pihak lain, kontrol pengusaha atas lahan menguat. Misalnya, perkebunan sawit seluas – sekitar 5,1 juta ha kini dikuasai hanya oleh 25 keluarga Taipan. Situasi ini berakibat ketimpangan luar biasa. Sekitar 56% aset di Indonesia, seperti properti, lahan dan perkebunan dikontrol hanya oleh 0,2% populasi di Indonesia (BPN, 2016).

Fakta-fakta di atas menunjukkan dampak perusakan alam lebih banyak memunculkan pemiskinan, dan memberi beban hidup yang lebih berat kepada perempuan miskin di pedesaan dan perkotaan. Meningkatnya praktik perkawinan anak dan penularan penyakit seksual di daerah pedalaman memperlihatkan keterhubungan antara perusakan lingkungan dengan hilangnya kuasa perempuan atas dirinya sendiri akibat hilangnya kuasa mereka atas sumber daya alam.

Di lain pihak, kesadaran kaum perempuan atas perusakan alam yang akan berdampak jangka  panjang tak mendapatkan tempat dalam negosiasi-negosiasi politik yang melibatkan perempuan. Sterotype mereka sebagai konco wingking menempatkan mereka sebagai kelompok marginal yang subordinatif. Pandangan itu muncul dari budaya dan juga pemahaman keagamaan. Misalnya Ibu-ibu dari Kendeng yang gigih menolak beroperasinya pabrik semen karena khawatir merusak kawasan karst dan mencemari lingkungan terutama air, dianggap sebagai perempuan yang melawan kodratnya. Anggapan itu mendapat legitimasi dari pandangan keagamaan pihak-pihak yang menghendaki tambang dan pabrik semen beroperasi.

Pertanyaan:

  1. Apa hukum melakukan perusakan alam atas nama pembangunan?
  2. Bagaimana peran agama dalam memberikan perlindungan terhadap alam?
  3. Bagaimana pandangan agama tentang tanggung jawab Negara dalam mengatasi perusakan alam alam yang memiskinkan rakyat terutama perempuan dan anak?
  4. Bagaimana mengintegrasikan isu pemeliharaan alam (air, tanah, udara, flora-fauna) di dalam pendidikan keagamanaan, pesantren dan institusi pendidikan lainnya?

Comments

comments

2 COMMENTS