DISKUSI PARAREL SEMBILAN (9) TEMA KEULAMAAN PEREMPUAN

Ruang Diskusi Pesantren
Rabu, 26 April 2017
Pukul 13.30-16.30

Diskusi paralel merupakan satu rangkaian dalam Kongres Ulama Perempuan Indonesia. Diskusi paralel ini diadakan sebagai upaya pendalaman terhadap isu-isu yang menjadi perhatian di Indonesia khususnya yang menyangkut isu Islam, perempuan dan anak perempuan, serta isu sosial lainnya di Indonesia. Tidak hanya aspek fakta dan upaya yang telah dilakukan, diskusi ini menghadirkan pengetahuan, upaya yang telah dilakukan, hingga pemaknaan teks dan konteks keagamaan tentang isu-isu keulamaan, isu yang menyangkut perempuan dan anak, dan persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia. Ada sembilan tema yang menjadi konsern para ulama perempuan di Indonesia yang akan dibahas dalam diskusi paralel ini. Kegiatan ini bertujuan untuk mendalami isu, data, argumentasi, dan analisis terkait tema yang telah ditentukan. Diskusi paralel akan dibuka secara paralel, dalam waktu bersamaan, dengan tema yang berbeda-beda. Setiap satu kegiatan diskusi mengambil satu tema tertentu yang ada dalam daftar.

Tujuan:

Tujuan dari diskusi ini adalah untuk menyediakan data yang cukup terkait sembilan isu Kongres, analisis yang kuat, dan perspektif keislaman, yang dapat membantu perumusan pandangan keagamaan dan rekomendasi Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI). Kegiatan ini menjadi bagian dari metodologi dan proses perumusan pandangan ulama perempuan.

Tema Diskusi:

  1. Tantangan dan Peluang Pendidikan keulamaan perempuan di Indonesia;
  2. Respon Pesantren terhadap Keulamaan Perempuan (Pengalaman Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon);
  3. Penghentian kekerasan seksual dalam perspektif ulama perempuan;
  4. Perlindungan anak dari pernikahan dalam perspektif ulama perempuan;
  5. Perlindungan buruh migran dalam perspektif ulama perempuan;
  6. Pembangunan berkeadilan berbasis desa dalam perspektif ulama perempuan;
  7. Peran perempuan dalam menghadapi radikalisme agama, meneguhkan nilai kebangsaan dan mewujudkan perdamaian dunia;
  8. Peran, tantangan dan strategi ulama perempuan dalam menjawab krisis dan konflik kemanusiaan.
  9. Peran ulama perempuan dalam penyelesaian ketimpangan sosial dan kerusakan lingkungan.

Tehnis Diskusi

Kegiatan ini akan diawali oleh narasumber yang membuka gagasan, dilanjutkan dengan  meminta para peserta Kongres untuk memberi tanggapan, penguatan, pendalaman, dan analisis dari berbagai perspektif. Diskusi akan dipimpin oleh moderator.

RANGKUMAN TEMA DISKUSI PARAREL

  1. Peluang dan Tantangan Pendidikan Ulama Perempuan di Indonesia

Deskripsi: peran perempuan dalam sejarah pendidikan dan peradaban sangatlah penting. Diskusi paralel ini akan melihat kembali posisi perempyan dalam sejarah pendidikan keulamaan perempuan di Indonesia. Melakukan analisis peluang dan tantangan pendidikan keagamaan khususnya keulamaan perempuan Indonesia perlu dilakukan sebagai bagian dari penyiapan untuk memperkuat pendidikan keulamaan perempuan. Secara lebih spesifik, diskusi paralel ini diharapkan dapat merumuskan kebutuhan pendidikan keulamaan perempuan baik kurikulum pendidikan, tata kelola pendidikannya, hingga ekstrakurikuler dan sarana prasarana yang dibutuhkan.

Pokok Bahasan

  1. Posisi perempuan dalam sejarah pendidikan dan peradaban Islam secara umum
  2. Posisi perempuan dalam jejak sejarah pendidikan keagamaan (terutama keulamaan) di Indonesia
  3. Peluang pendidikan keulamaan untuk perempuan
  4. Tantangan pendidikan keulamaan untuk perempuan
  5. Pembelajaran yang bisa memperkuat pendidikan keulamaan perempuan
  6. Kebutuhan pendidikan keulamaan perempuan: Kurikulum pendidikan (umum dan khusus), Manajemen/Tata Kelola Pendidikan, Pendidikan Ekstrakurikuler, Sarana dan Prasarana Pendidikan

Penyelenggara: Rahima
Penanggung Jawab: Dr. Neng Dara Affiah, M. Si
Moderator: Masruchah, Alumni Pesantren dan Komisioner Komnas Perempuan

Panelis:

  • Noor Laila, M.Pd.I, Kepala Madrasah NU Banat Kudus Jawa Tengah.
  • Fauziah Fauzan, Pimpinan Perguruan Diniyah Puteri Padang Panjang, Sumatra Barat
  • AD Eridani, Direktur Perhimpunan Rahima, Jakarta.
  1. Respon Pesantren terhadap Keulamaan Perempuan: Pengalaman Pesantren Babakan

Deskripsi: Isu perempuan tidak dapat dilepaskan dari tradisi dan kultur pesantren. Dari jumlah pesantren secara nasional yang kini mencapai 28.194 lembaga, ternyata nyai atau ustadzah (perempuan) yang terlibat aktif dalam proses pengajaran di pesantren itu sebanyak 128.458 jiwa atau 36,19% dari total 354.941 ustad/ustadzah; dan selebihnya sebanyak 226.483 jiwa atau 63,81% adalah kyai atau ustad (laki-laki). Sementara untuk total santri pondok pesantren itu 50,25%-nya adalah santri perempuan, yakni sebanyak 2.155.830 dari jumlah total 4.290.626 santri; dan selebihnya, 2.134.796 atau 49,75% adalah santri laki-laki. (Sumber: EMIS Kemenag RI, 2015 dan 2016) Data-data itu menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam pondok pesantren begitu kuat. Demikian juga dalam konteks pondok pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon. Keterlibatan nyai/ustadzah (perempuan) pesantren memiliki kontribusinya tersendiri dalam pengembangan tradisi akademik pesantren yang diakui di dalam dan luar negeri. popularitas keulamaannya secara nasional, bahkan mancanegara. Dinamika ulama perempuan dari nyai pesantren Babakan ini perlu untuk dicermati secara serius. Pasalnya, menempatkan posisi nyai perempuan sebagai second class, agaknya tidak selalu linier untuk menguji sejumlah Nyai di pesantren yang telah berusia 3 abad ini. Ide progresif dan pembelajaran patut diambil dari para nyai Pesantren Babakan ini.

Pokok Bahasan

  1. Dinamika pesantren secara umum di Indonesia
  2. Perkembangan posisi perempuan dalam tradisi dan struktur pesantren di Indonesia
  3. Ide-ide progresif dari Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon
  4. Pembelajaran dari Pesantren Babakan terkait keulamaan perempuan 

Penyelenggara: STID Al-Biruni Babakan Ciwaringin
Penanggung Jawab: H. Lukman Hakim
Moderator: Dr. H. Suwendi, M.Ag, Alumni PP. Babakan, Ciwaringin

Panelisl

  • Neng Khozanah (Pengasuh dan ustadzah PP Babakan, Ciwaringin, Cirebon)
  • Hj. Umamatul Khaeriyah, M.Ag (Pengasuh dan ustadzah PP Babakan, Ciwaringin, Cirebon)
  • Hj. Yamah Amin Halim(Pengasuh dan ustadzah PP Babakan, Ciwaringin, Cirebon)
  • Adib, M. Ag. (Alumni Pesantren Babakan, Wakil Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon)
  1. Penghentian Kekerasan Seksual dalam Perspektif Ulama Perempuan

Deskripsi Kekerasan Seksual terhadap perempuan merupakan persoalan umat yang harus disikapi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dampak dari kekerasan seksual yang multi dimensi terhadap kehidupan dan masa depan korban membutuhkan penyikapan yang komprehensip untuk perlindungan, pemenuhan hak-hak korban baik di tataran masyarakat, peraturan-perundang-dan kebijakan negara dan juga spirit dan nilai-nilai Islam yang memberi penghargaan terhadap martabat kemanusiaan korban serta kewajiban bagi masyarakat dan pimpinan.

Pokok Bahasan

  1. Bentuk kekerasan seksual dan dampaknya bagi korban.
  2. Hukum yg melindungi korban dan menghukum pelaku (hukum positif dan hukum islam) termasuk perbedaan zina dan kekerasan seksual
  3. Tantangan bagi korban dalam mengakses layanan, keadilan dan pemulihan.
  4. Substansi dan mekanisme layanan dan hukum yang berkeadilan bagi korban
  5. Peran masyarakat dan negara dalam penghapusan kekerasan seksual

Penyelenggara DPD RI, FPL, dan Komnas Perempuan
Penanggung JawabSamsidar
ModeratorSamsidar, Ketua Dewan Pengarah Nasional Forum Pengada Layanan (FLP)

Panelis

  • Saeroni (Rifka Annisa)
  • Sri Wiyanti Eddyono, SH, LLM, PhD (Praktisi dan Dosen Ilmu Hukum UGM)
  • Ninik Rahayu, SH. M.Si. (Komisioner ORI)
  • Imam Nakhoi (Komisioner Komnas Perempuan)
  • Dian Puspitasari (Forum Pengada Layanan)
  1. Metode Penelitan Perkawinan Anak dalam Perspektif Ulama Perempuan

Deskripsi, tema ini diampu oleh Lembaga Riset Untuk Kebijakan Berbasis Kajian Sosial Keagamaan Rumah Kitab. Sejak tahun 2013 Rumah Kitab melakukan penelitian di 5 provinsi 9 daerah melahirkan 9 monografi profil daerah soal perkawinan anak meliputi Banten, Bogor, Jawa Timur, NTB dan Sulaesi Selatan; 2 buku kajian agama “Fiqh Kawin Anak” dan 1 buku studi kasus “Kesaksian Pengantin Bocah”. Dalam paralel diskusi ini Rumah Kitab akan menawarkan kajian tentang proses penggalian  data dan analisisnya baik untuk penelitian sosial maupun penelitian teks keagamaannya.  Diskusi ini akan mendiskusikan “proses pengetahuan” daripada “hasil” yang terkait dengan isu perempuan  dan peran keulamaan perempuan. Beberapa isu yang akan dibahas adalah desain penelitian, penggunaan  kerangka teori, lapangan, pengolaan infrmasi, proses penulisan dan advokasi kebijakan yang berorientasi bukan kepada kebijakan negara tetapi memanfaatkan hasil kajian teks dan lapangan untuk  advokasi dengan pendekatan keagamaan untuk isu penguatan perempuan. 

Pokok Bahasan

  1. Membaca data perkawinan usia anak dan menghubungkannya dengan isu kesenjangan sosial berbasis gender dan perusakan lingkungan
  2. Menganalisa data dan menemukan teori baru dalam isu perkawinan anak dengan pendekatan sosial keagamaan
  3. Menggabungkan penelitian sosial dan penelitian teks untuk pemberdayaan perempuan dan advokasi

Penyelenggara: Rumah Kitab
Penanggung Jawab: Lies Marcoes, MA
Moderator: Nurasiah Jamil 

Panelis

  • Prof Kathryn Robinson (Peneliti Isu Perempuan di Indonesia dari Australia)
  • Nurhady Sirumorok MA (Peneliti Insist dan Rumah Kitab)
  • Lies Marcoes, MA (Aktivis, Peneliti, Pendamping dari Rumah Kitab)
  • Kyai Mukti Ali, Gus Jamaluddin Muhammad, Riland Gunawan, Ahmad Hilmi (Kajian Teks) (Ulama-ulama Pesantren Pengkaji Isu Pernikahan Anak)
  1. Peran Ulama Perempuan Dalam Perlindungan Buruh Migran

Deskripsi, buruh migran disatu sisi menjadi tulang punggung keluarga dan menghasilkan devisa yang sangat besar bagi negara,namun faktanya kasus-kasus yang menyangkut buruh migran tidak pernah berhenti. Pelanggaran HAM terhadap buruh migran di negara tempat bekerja yang merupakan negara Islam justru tidak mendapat perlindungan maksimal.Realitas tersebut menjadi tantangan bagi para aktivis organisasi Islam yang peduli pada persoalan buruh migrant Indonesia untuk mengembangkan pemikiran Islam yang progresif dan transformatif untuk perlindungan buruh migrant Indonesia. Keberpihakan ulama perempuan terhadap perlindungan buruh migran menjadi salah satu kunci mengentaskan persoalan perlindungan buruh migran.

Pokok Bahasan

  1. Mendiskusikan dan membangun persepsi bahwa persoalan buruh migran perempuan adalah persoalan umat yang memerlukan ruang perhatian serius dalam deskripsi perlindungan dan kesejahteraan umat.
  2. Memetakan gap atau celah dari berbagai upaya perlindungan yang telah dikembangkan dan diperankan oleh berbagai pihak untuk  buruh migran perempuan.
  3. Mendiskripsikan upaya untuk melindungi dan mensejahterakan buruh migran perempuan yang dapat diperankan oleh ulama perempuan.
  4. Membangun komitmen ulama perempuan dalam upaya melindungi dan mensejahhterakan buruh migran perempuan

Penyelenggara: Migrant Care
Penanggung Jawab: Wiharti
Moderator: Wiharti, Monev Officer Program Migrant CARE

Panelis

  • Yunianti Chuzaifah (Komisioner Komnas Perempuan): “Konteks Seksualitas, Islam dan Buruh Migran, Dimana Posisi dan Peran Ulama Perempuan Yang Stretagis”
  • Anis Hidayah (Ketua bidang Riset dan Kajian Migrasi):“Peran Masyarakat Sipil Dalam Inisiatif dan Upaya Perlindungan Buruh Migran Perempuan dan Anggota Keluarganya”
  • Lalu Muhammad Iqbal (Direktur Perlindungan warga negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia, di Luar Negeri): “Peran Dan Upaya Pemerintah Dalam Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Buruh Migran dan Anggota Keluarganya”
  • Maria Ulfa Ansor (Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia): “Peran Ulama Perempuan, Dulu dan Kini, dalam Mengembangkan Inisiatif Perlindungan Bagi Buruh Migran dan Anggota Keluarganya di Komunitas Pesantren”
  1. Pemberdayaan Perempuan untuk Pembangunan Desa yang Berkeadilan: Perspektif Ulama Perempuan

Deskripsi, desa sebagai unit terkecil dalam struktur pemerintahan berpengaruh langsung pada seluruh aspek kegiatan yang mendukung kehidupan masyarakat desa termasuk perempuan. Sebagai bagian dari masyarakat desa sesungguhnya perempuan memiliki peran dalam pembangunan desa. Namun peran perempuan tersebut sering kurang diakui dan tidak diperhitungkan dan tidak mendapatkan kesempatan untuk secara aktif memberikan sumbangsih pemikiran dalam pembangunan desa. Meskipun negara dalam hal ini melalui Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014  menjamin peran seluruh masyarakat termasuk perempuan untuk ikut dalam proses pembangungan desa mulai  dari perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan.  Namun konteks sosial kultural masih menjadi penghambat terbesar bagi perempuan untuk memainkan peran-peran strategis di desa. Konsep kepemimpian dalam perspektif ajaran agama, khususnya ajaran Islam,  menjadi salah satu penghalang dimana secara umum masih menempatkan posisi perempuan sebagai “yang dipimpin” bukan pemimpin, dan “yang diatur” tidak dapat ikut mengatur. Padahal perempuan memiliki potensi yang dibutuhkan dalam membangun tatanan masyarakat sejahtera, adil dan bermartabat. Untuk itu dibutuhkan upaya sosio kultural melalui pendekatan agama untuk mendefinisikan kembali dan menguatkan peran strategis perempuan khususnya dari perspektif Islam untuk andil dalam proses pembangunan desa yang berkeadilan.

Pokok Bahasan

  1. Perempuan Desa dan Tantangan Menghadapi Pembangunan
  2. Inisitif dan dukungan melalui Paradigta untuk Pemberdayaan Perempuan Desa yang Berkeadilan dalam Pembangunan
  3. Kebijakan Pemerintah untuk Pemberdayaan Perempuan untuk
  4. Pembangunan Desa yang Berkeadilan
  5. Teks dan Konteks Pemberdayaan Perempuan untuk Pembangunan Desa yang Berkeadilan

Penyelenggara :  PEKKA
Penanggung JawabFitri Villa Sahara
Moderator Ir. Nani Zulminarni, MS, Direktur Pekka

Panelis:

  • Tika Kartika (Pengurus Serikat Pekka Cianjur Jawa Barat & Mentor Pendidikan Akademi Paradigta Cianjur Jawa Barat): “Pengalaman hidup perempuan Desa: Tantangan Proses Pembangunan dan Upaya Perubahan Melalui Akademi Paradigta PEKKA”
  • Ratna Fitriani, Mdp, Gender and Inclusion Manager KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat & Pelayanan untuk Kesejahteraan) “KOMPAK: Dukungan Melalui Paradigta Untuk Pemberdayaan Perempuan Desa Yang Berkeadilan”
  • Sekjen Kementrian Desa: “Kebijakan Pemerintah untuk Pemberdayaan Perempuan untuk Pembangunan Desa yang Berkeadilan”*Dalam Konfirmasi*
  • KH Faqihuddin Abdul Kodir, Yayasan Fahmina: “Pemberdayaan Perempuan dan Pembangunan yang Berkeadilan: Teks dan Konteksnya”
  1. Peran Perempuan dalam Menghadapi Radikalisme Agama: Meneguhkan Nilai Kebangsaan dan Mewujudkan Perdamaian Dunia

Deskripsi, keterlibatan perempuan dalam jaringan terorisme menunjukkan pergeseran, dari sebelumnya simpatisan menjadi pelaku. Sejumlah faktor ditengarai sebagai penyebab mengapa perempuan terlibat terorisme. Menurut Musdah Mulia penyebabnya di antaranya, faktor pergaulan dan pertemanan, perasaan teralienasi dan terpinggirkan, perasaan frustrasi dan dendam, namun faktor ideologi radikal menjadi kata kunci ketika mereka sudah berada dalam kelompok teroris. Sejumlah penelitian mengungkapkan, para perempuan yang direkrut dalam jaringan tersebut didoktrin setiap saat dengan pandangan keislaman yang radikal. Mereka dijejali dengan narasi-narasi Islam tertindas, tentang romantisme kejayaan Islam masa khilafah. Tentang wajibnya mendirikan negara khilafah yang akan membebaskan mereka dari ketidakadilan dan kemiskinan. Mereka juga didoktrin dengan kisah-kisah figur perempuan pemberani dalam sejarah Islam. Wajibnya menegakkan syariat Islam dan pentingnya menghapus demokrasi dan negara Pancasila yang mereka juluki sebagai thagut (musuh Islam). Membincang peran perempuan dalam konteks ini sangat penting karena perempuan paling mudah menjadi korban sekaligus perempuan adalah agen benteng keluarga dari isu radikalisme.

Pokok Bahasan

  1. Aktualisasi Makna Jihad dalam menebarkan ajaran Islam yang Rahmatan Lil Alamin
  2. Perempuan Berjihad: Keterlibatan aktif Perempuan dalam gerakan radikalisme
  3. Pendidikan keluarga sebagai proses kaderisasi gerakan radikalisme agama
  4. Penggunaan instrumen UN SCR 1325 dalam CVE

PenyelenggaraAMAN Indonesia
Penanggung JawabHanifah Harris
ModeratorDwi Rubiyanti Khalifah, Direktur AMAN Indonesia

Panelis

  • Husein Muhammad (Ulama Pesantren dan Aktivis Perdamaian dan Keadilan Gender), “Rethinking Jihad: Ikhtiar Menebar Missi Islam Rahmatan Lil`Alamin”
  • Any Rufaidah (Peneliti, PRIK-UI), “Pola Rekrutmen Women Jihadi”
  • Woman Jihadi Survivior, “Peran Perempuan dalam Lingkaran Jihadis: Live Realities Perempuan dan Anak”
  • Romatio Wulan (Peneliti UN Women): Radikalisme di Asia Tenggara
  1. Peran, Tantangan dan Strategi Ulama Perempuan dalam Menjawab Krisis dan Konflik Kemanusiaan

Deskripsi, konflik selalu menyisakan luka dan korban di dua pihak. Di Indonesia, konflik sering kali muncul karena latar belakang politik, agama atau adat. Misalnya kasus Aceh, Poso, Papua, Ambon, Timor Lester, dan Kasus ’65. Sebagai konflik masa lalu. Dari semua korban adalah perempuan dan anak-anak yang paling menderita. Setidaknya ada 1.503 kekerasan seksual yang dialami perempuan dari 3.283 kasus kekerasan terhadap perempuan (Komnas Perempuan 1998-2010). Selain konflik masa lalu, konflik karena persoalan adat seperti Madura-Dayak, agama seperti Tolikara-Papua dan Syi’ah di Sampang Madura. Dalam budaya patriarkhi, perempuan selain dijadikan sebagai perisai konflik juga dikorbankan atas nama berbagai kepentingan. Itu sebabnya Resolusi 1325 PBB memberikan perhatian besar pada perempuan dan anak-anak. Islam sebagai agama cinta damai, telah menaruh perhatian besar dalam persoal konflik. Dimana Islam sebagai agama cinta damai, melarang konflik. Bahkan berkata buruk saja dilarang Ash-Shuraa ayat 42, Al-Ahqaf ayat 12.

Pokok Bahasan

  1. Mekanisme perlindungan perempuan dan anak pada situasi konflik dalam perspektif hukum nasional dan internasional
  2. Perspektif tafsir dan hadis dalam menyoal konflik dan tanggung jawab mewujudkan perdamaian.
  3. Pengalaman perempuan korban di wilayah konflik
  4. Penguatan komunitas paska konflik dan perempuan sebagai agen perdamaian

PenyelenggaraAlimat
Penanggung JawabYulianti Muthmainnah
ModeratorAD Kusumaningtyas, Koordinator Program, Rahima

Panelis

  • Andy Yentriyani (Aktivis dan Mantan Komisioner Komnas Perempuan): “Posisi Perempuan dan Anak Selama Konflik Terjadi: Perspektif Hukum Nasional dan Internasional”
  • Izza Rahman Nachrowi, MA. (Dosen UIN Jakarta dan Wakil Dekan FKIP UHAMKA Jakarta): “Islam Menyoal Konflik dan Tanggung Jawab Mewujudkan Perdamaian: Perspective Tafsir, Hadist, dan Fiqh”
  • Missiyah (Aktivis dan Ketua Harian Institut Kapal Perempuan): “Pengalaman dari Lapangan: Kerja-kerja pemberdayaan dan penguatan peerempuan dan anak di wilayah konflik: Aceh, Lombok, dan NTT”
  1. Peran, Tantangan dan Strategi Ulama Perempuan dalam Menyelesaikan Ketimpangan Sosial dan Kerusakan Lingkungan

Deskripsi, pengrusakan alam (tanah, air, udara, flora, dan fauna, serta ekosistem) terus berlangsung tiada henti. Laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)  tahun 2015 menyebutkan bahwa kekeringan telah melanda 16 provinsi di Indonesia, meliputi 102 kabupaten-kota dan 721 kecamatan. Pengrusakan ini ditandai dengan penurunan mutulingkungan dan memudarnya kualitas atau hilangnya sumber daya alam. Ironisnya, pengrusakan ini tidak hanya dilakukan secara illegal, namun ada juga yang legal. Banyak industri besar dalam pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan manufaktur yang secara legal beroperasi dengan pengrusakan alam yang sistemik, struktural, dan massif. Dampak langgeng dari pengrusakan alam adalah  pemiskinan dan  memberi beban hidup yang lebih berat kepada perempuan miskin di pedesaan dan perkotaan.  Selain menjadi pihak yang paling menderita dalam bencana kerusakan alam, perempuan pun sering  menjadi  pihak yang berdiri di garis depan dalam menjaga kelestarian alam.

Pokok Bahasan

  1. Apa yang bisa dilakukan oleh ulama perempuan untuk menjaga amanat Allah tentang kelestarian dan kemakmuran alam semesta ini?
  2. Kontribusi apa yang bisa dilakukan ulama perempuan untuk mencegah, mengurangi, dan menghentikan aksi pengrusakan alam ini?
  3. Bagaimana ajaran Islam merespons kenyataan pengrusakan alam dan bagaimana solusi yang ditawarkan?

Penyelenggara: Yayasan Fahmina Cirebon
Penanggung Jawab: KH. Marzuki Wahid
Moderator: KH. Marzuki Wahid

Panelis

  • Nissa Wargadipura (Pesantren Ekologi ath-Thariq Garut)
  • Siti Maemunah (Sayogyo Institute Bogor)
  • Ala’i Nadjib, M.Ag (Lakpesdam PBNU)
  • Mia Siscawati, Ph.D (Direktur Pascasarjana Kajian Wanita Universitas Indonesia)

Comments

comments